Dasar Hukum Bela Negara Tercantum Dalam Uud Nri Tahun 1945 Yaitu
Landasan konsitusional pelaksanaan bela negara adalah uud 1945 karena uud 1945 merupakan konstitusi negara indonesia dan sumber hukum tertinggi di indonesia.
Dasar hukum bela negara tercantum dalam uud nri tahun 1945 yaitu. Pasal 27 menjelaskan tentang warga negara dan penduduk negara republik indonesia tentang kewajiban menjunjung hukum serta tentang kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Dalam tiap batang tubuh uud 1945 ini tercantum hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara indonesia. Uud 1945 pasal 27 ayat 3 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini terdapat dalam uud pasal 27 ayat 2.
Undang undang dasar uud 1945 pasal 27 ayat 1 2 3 tentang warga negara dan penduduk. Pasal 27 ayat 1 uud 1945. Pasal 27 terdapat pada bab x yaitu tentang warga negara dan penduduk. Undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 atau disingkat uud 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara republik indonesia saat ini.
Meskipun ada perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan negara indonesia sebagai negara hukum. Pasal 27 ayat 3 uud 1945 hasil amandemen. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen uud 1945 yaitu negara indonesia adalah negara hukum istilah negara tersebut dimuat dalam uud 1945 pasal 1 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 uud 1945.
Pada kurun waktu tahun 1999 2002 uud 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga lembaga dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum bela negara baik dari uud 1945 undang undang atau dasar hukum lainnya. Terdapat hak hak warga negara yang ditetapkan dalam undang undang begitu pula dengan kewajibannya. Dasar hukum bela negara.
Hak warga negara dalam undang undang dasar 1945. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidupnya juga berhak untuk serta dalam kehidupannya sendiri. Ini terdapat di dalam uud pasal 28 a. Dengan ditetapkannya perubahan undang undang dasar ini undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal pasal perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia ke 6 lanjutan tanggal 10 agustus 2002 sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat.