Pengadilan Tertinggi Dari Badan Peradilan Yang Ada Di Indonesia Adalah 3 Poin
Kedudukan mk diatur dalam pasal 24c amendemen uud 1945 dan lebih lanjut diatur dengan uu no.
Pengadilan tertinggi dari badan peradilan yang ada di indonesia adalah 3 poin. Untuk itu kita perlu mengetahui lebih dalam mengenai lembaga peradilan terutama di indonesia yang akan dibahas lebih lanjut berikut ini. Mahkamah agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan. E mahkamah konstitusi mk mahkamah konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Tingkatan lembaga peradilan lembaga peradilan memiliki peranan guna melaksanakan serta menegakkan hukum serta keadilan yang dilandasi oleh pancasila.
Lembaga lembaga peradilan di indonesia badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum peradilan agama peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Hakim mk terdiri atas sembilan orang yang terdiri dari ketua. Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di indonesia adalah pasal 24 ayat 2 dan pasal 24b ayat 1 uud tahun 1945. Setiap undang undang dan peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan uud 1945 dan pemerintah juga harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.
Mahkamah agung mahkamah agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yangdalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh. Mahkamah agung republik indonesia disingkat ma ri atau ma adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama sama dengan mahkamah konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang cabang kekuasaan lainnya. Hukum tertinggi yang menjadi hukum dasar dalam peraturan perundang undangan di indonesia adalah undang undang dasar 1945 atau uud 1945. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi.
Berdasarkan isi kedua pasal tersebut kita dapat mengetahui badan badan atau lembaga lembaga dalam peradilan di indonesia.