Identifikasikan Ruu Yang Dapat Diajukan Oleh Dpd Kepada Dpr

Pengertian sejarah fungsi tugas dasar hukum dan wewenang dpd dpd dewan perwakilan daerah adalah sebuah lembaga demokrasi indonesia walaupun masih dianggap lembaga baru dasar legitimasi demokratisnya sangat kuat karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu demokratis.

Identifikasikan ruu yang dapat diajukan oleh dpd kepada dpr. Anggota dpr punya tugas dan wewenang untuk menyusun program legislasi nasional prolegnas menyusun dan membahas rancangan undang undang ruu menerimaa ruu yang diajukan oleh dpd. 3 apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden pemerintah. Dpd dapat mengajukan kepada dpr ruu yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan. Ruu tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan dpd kepada pimpinan dpr.

Rancangan undang undang ruu dapat berasal dari dpr presiden atau dpd. Ruu yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lpnd sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Ruu ini kemudian diajukan dengan surat presiden kepada dpr dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili presiden dalam melakukan pembahasan ruu. Menetapkan uu bersama dengan presiden.

Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti uu yang diajukan presiden untuk ditetapkan menjadi uu. Rancangan undang undang ruu dapat diajukan oleh dpr atau presiden. Majelis permusyawaratan rakyat mpr dewan perwakilan rakyat dpr dewan perwakilan daerah dpd presiden mahkamah. Apbn yang disetujui dpr terinci sampai dengan unit organisasi fungsi program kegiatan dan jenis belanja.

Rancangan undang undang dari dpd sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh dpd dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian membahas ruu yang diusulkan oleh presiden atau dpd menetapkan ruu bersama presiden dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti. Membahas ruu yang diusulkan oleh presiden ataupun dpd. Berdasarkan uu no 13 tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa ruu apbn diambil keputusan oleh dpr dilakukan selambat lambatnya 2 dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Memberikan persetujuan atas ruu tentang apbn yang diajukan presiden. 2 rancangan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah.