Kekuasaan Untuk Melaksanakan Undang Undang Disebut Kekuasaan
Contoh Surat Wasiat Informasi Seputar Dunia Militer Dan Intelijen Surat Wasiat Motivasi Surat
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Mengapa Undang Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Pengenalan Hukum Administrasi Negara
Ulasan Lengkap Alasan Mengapa Tidak Ada Undang Undang Tersendiri Tentang Lembaga Kepresidenan
Macam Macam Kekuasaan Negara Halaman All Kompas Com
Lembaga ini berperan sebagai alat pengendali sosial yang pelaksanaannya dilakukan terhadap lembaga kekuasaan eksekutif.
Kekuasaan untuk melaksanakan undang undang disebut kekuasaan. Kekuasaan eksekutif ini merupakan kekuasaaan untuk dapat melaksanakan undang undang atau juga disebut dengan sebutan rule application function. Uud 1945 pasal 4 ayat 1 berisikan penjelasan mengenai presiden republik indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut uud 1945. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 uud negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar 3 kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undangundang. Kekuasaan tersebut dipegang oleh dewan perwakilan rakyat yang sudah ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 uud negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang.
Presiden dan wakil presiden. Seorang lembaga eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan juga menerapkan undang undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. Inilah pengertian kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang undang termasuk kekuasaan yang untuk mengadili setiap bentuk pelanggaran terhadap undang undang.
Locke menilai eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuaaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang undang sementara kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri yang beridiri sendiri. Setelah amandemen dpr memegang kekuasaan membentuk undang undang. Pemisahan kekuasaan atau yang biasa disebut juga dengan nama trias politika adalah suatu ide jika di dalam suatu pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara 2 atau lebih kesatuan. Kekuasaan membentuk undang undang disebut kekuasaan apakah.
Kekuasaan ini termasuk di dalamnya adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang melalui wakilnya yang duduk dalam lembaga mahkamah agung ma. Rancangan undang undang dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Menteri dan seluruh staff kabinetnya.
Trias politika merupakan dknsep demokrasi dimana kekuasaan didalam negara dibagi menjadi tiga pilar yaitu legislatif eksekutif dan yudikatif. Jawaban pendahuluan indonesia dalam menjalankan sistem kepemerintahannya menggunakan konsep trias politika. Perbedaan mendasar dari dua pendapat tersebut bukan hanya terletak pada kekuasaan yudikatif dan kekuasaan federatif. Pemegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang undang menurut uud 1945 berada di tangan presiden.