close

Omnibus Law Pensiun

Mandat Omnibus Law Ruu Cipta Kerja Pendanaan Pensiun Dan Pesangon Kumparan Com

Mandat Omnibus Law Ruu Cipta Kerja Pendanaan Pensiun Dan Pesangon Kumparan Com

Zetjmdvwr9ya2m

Zetjmdvwr9ya2m

Nilai Pesangon Tidak Dipotong Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nilai Pesangon Tidak Dipotong Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Polemik Omnibus Law Sejumlah Buruh Diintimidasi Perusahaan Agar Ambil Pensiun Dini Aktualitas Id

Polemik Omnibus Law Sejumlah Buruh Diintimidasi Perusahaan Agar Ambil Pensiun Dini Aktualitas Id

Poin Poin Omnibus Law Usik Buruh

Poin Poin Omnibus Law Usik Buruh

Melek Omnibus Law Iii Mengurai Perbedaan Phk Halaman All Hukumonline Com

Melek Omnibus Law Iii Mengurai Perbedaan Phk Halaman All Hukumonline Com

Melek Omnibus Law Iii Mengurai Perbedaan Phk Halaman All Hukumonline Com

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak ruu omnibus law di depan istana merdeka jakarta kamis 30 1 2020.

Omnibus law pensiun. Aksi tersebut menolak pengesahan ruu omnibus law cipta lapangan kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di phk serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. Jadi soal uang pensiun atau pesangon bukan terletak pada besar kecilnya. Adapun detail mengenai besaran pesangon dan penghargaan tercantum dalam pasal 156. Menurut dia hal ini akibat dari adanya sistem kerja yang fleksibel tadi.

Omnibus law menggunakan basis hukum administratif sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi berupa denda. Namun perlawanan terhadap ruu ini masih terjadi dari kalangan buruh salah satu yang paling mencuat adalah soal phk dan kekhawatiran tak dapat pesangon. Kspi menilai banyak kerugian untuk buruh jika omnibus law cipta lapangan kerja diterapkan. Jakarta cnbc indonesia rancangan undang undang ruu omnibus law cipta kerja ciptaker sebentar lagi masuk sidang paripurna dpr untuk disahkan.

Jakarta omnibus law cipta lapangan kerja ramai ramai ditolak oleh massa buruh draf uu ini ditolak lantaran dinilai tidak melindungi pekerja atau buruh. Padahal kalau dulu ada sanksi pidana. Sekarang sanksi pidana bagi pelanggar pesangon dan phk dihapus. Draf omnibus law cipta kerja jokowi hapus cuti panjang ekonomi 7 bulan yang lalu menko airlangga serahkan draf ruu omnibus law ciptaker ke dpr ekonomi 7 bulan yang lalu menaker.

Aturan baru tersebut tidak boleh merugikan program pensiun pekerja. Mencermati wacana omnibus law tidak sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja. Intinya besar kecilnya uang pensiun atau pesangon pekerja sebagaimana diatur dalam omnibus law sama juga bohong bila pendanaannya tidak dilakukan. Sebagaimana kita pahami agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua maka harus ada kepastian pekerjaan.

Tapi kemauan untuk mendanakan sejak dini.

Source : pinterest.com