Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Pengertian kekuasaan kehakiman uu kekuasaan kehakiman fungsi tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan menyelenggarakan suatu peradilan dalam upaya menegakan hukum dan keadilan.

Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perubahan uud melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Hakim harus memberikan keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesainnya tidak memihak. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman kekuasan kehakiman merupakan perangkat negara yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata.

Sebagai pelaksana eksekutor atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan. Berdasarkan undang undang dasar pasal 24 tahun 1945 kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan mengetahui hal tersebut kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga lembaga peradilan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman hakim berwenang menetukan hukum dan keadilan bagi setiap individu yang berperkara.

Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di indonesia perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam undang undang republik indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari undang undang republik indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menjadi satu bab tersendiri dalam uud nri 1945 yaitu bab ix tentang kekuasaan kehakiman. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman no comments di indonesia perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam undang undang republik indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari undang undang republik indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Budaya masyarakat cenderung menolak putusan perdata dan pelaksanaan putusan eksekusi memerlukan upaya paksa.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan beradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata. Untuk itu seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus lepas dari segala pengaruh agar keadilan benar benar bisa ditegakkan. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di indonesia perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam undang undang republik indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari undang undang republik indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 24 ayat 1 uud 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.